ACEH SELATAN, Bersuarakita – Persoalan akses jalan yang berada di kawasan pusat pemerintahan dan pendidikan Kabupaten Aceh Selatan kembali mendapat sorotan. Kondisi jalan di depan SMP Negeri 1 Tapaktuan , SMP Negeri 2, hingga menuju Kantor Dinas Pendidikan dan BKPSDM, rusak dan kerap tergenang saat hujan.
Anggota DPRK Aceh Selatan sekaligus Ketua Fraksi Partai NasDem, Novi Rosmita, S.E., M.Kes., mengatakan kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah karena menyangkut akses pendidikan dan keselamatan masyarakat.
Menurut Novi, pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus mendapatkan perhatian dan prioritas dalam kebijakan pembangunan.
“Pendidikan itu merupakan urusan wajib pemerintah daerah dan harus diprioritaskan,” kata Novi kepada bersuarakita.id. Rabu, (23/9/2026)
Ia menilai persoalan infrastruktur pendukung pendidikan tidak hanya menyangkut kondisi bangunan sekolah, tetapi juga akses menuju satuan pendidikan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah ruas jalan di depan SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, kemudian mengarah ke Dinas Pendidikan hingga Kantor BKPSDM Aceh Selatan.
Novi mengatakan, kondisi jalan yang rusak setiap kali hujan turun, kawasan tersebut kerap mengalami genangan. Kondisi itu, menurut dia, telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Kalau hujan, banjir. Kondisi ini sudah bertahun-tahun dan juga rawan kecelakaan. Namun, perhatian pemerintah masih kurang,” ujarnya
Sorotan tersebut disampaikan Novi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRK Aceh Selatan sekaligus bagian dari pembahasan dan penyampaian pandangan akhir terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya memandang persoalan tersebut sebagai masalah genangan biasa, tetapi melihatnya sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam menunjang akses pendidikan.
“Pendidikan wajib dan harus menjadi prioritas. Begitu juga akses jalannya,” kata Novi.
Menurut Politisi ini, masih terdapat sejumlah sekolah lain di Aceh Selatan yang membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama terkait akses jalan dan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
Kondisi jalan yang tergenang saat hujan juga berpotensi mengganggu aktivitas pelajar, guru, pegawai, maupun masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah melakukan penanganan secara lebih serius, termasuk mengevaluasi penyebab genangan serta kondisi drainase dan badan jalan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Selatan, Skar Fharaby, S.T., M.T., mengatakan ruas jalan tersebut telah masuk dalam rencana penanganan pemerintah daerah.
“Dikerjakan tahun ini melalui perubahan DOKA 2026. Saat ini masih dalam proses,” kata Skar
