ACEH SELATAN,Bersuarakita – Program Bajak Sawah Gratis (BASAGA) yang menjadi salah satu program unggulan Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS kembali mendapat sorotan. Program yang ditujukan untuk membantu petani mengolah lahan sawah tersebut dinilai berisiko tidak mencapai target pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Sorotan itu disampaikan Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan, T. Sukandi. Ia menilai persoalan utama bukan semata-mata pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kesiapan manajemen dan koordinasi Dinas Pertanian Aceh Selatan sebagai instansi pelaksana.
Menurut Sukandi, BASAGA memiliki cakupan yang cukup besar. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pengolahan sekitar 6.949 hektare lahan sawah di 14 kecamatan di Aceh Selatan.
“Program ini merupakan program unggulan Bupati. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dikawal dari sisi perencanaan, pendataan petani, verifikasi CPCL, hingga pengerahan alat dan koordinasi di lapangan,” kata Sukandi Kepada bersuarakita.id Selasa(6/10/2026)
Sorotan semakin menguat setelah awak media melakukan penelusuran ke Kantor Dinas Pertanian Aceh Selatan. Dalam penelusuran tersebut, Plt Kepala Dinas Pertanian disebut tidak berada di kantor ketika hendak ditemui untuk dimintai konfirmasi mengenai pelaksanaan BASAGA TA 2026.
Sejumlah staf yang ditemui di kantor juga tidak dapat memberikan kepastian mengenai keberadaan pimpinan mereka.
Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon juga disebut belum mendapatkan respons.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pelaksanaan BASAGA membutuhkan koordinasi lintas pihak, terutama terkait pendataan calon penerima dan calon lokasi (CPCL), penjadwalan pengolahan lahan, ketersediaan alat dan mesin pertanian, serta koordinasi dengan kelompok tani dan keujruen blang.
BASAGA bukan program baru. Pada TA 2025, program tersebut telah dijalankan sebagai bagian dari program 100 hari kerja pemerintahan Bupati H. Mirwan MS.
Namun, realisasi pada tahap awal tersebut masih jauh dari cakupan lahan yang direncanakan.
Data yang disampaikan Forum Peduli Aceh Selatan menyebutkan BASAGA TA 2025 baru terealisasi sekitar 875,53 hektare dari total sasaran 6.949 hektare.
Pelaksanaannya menggunakan anggaran sekitar Rp1,45 miliar, yang terdiri atas Rp1,1 miliar anggaran awal dan sekitar Rp350 juta melalui pergeseran anggaran.
Program tersebut dilaksanakan di delapan kecamatan sebagai proyek percontohan.
Pelaksanaan BASAGA 2025 juga sempat mendapat sorotan, antara lain terkait keterlambatan pengolahan lahan di Labuhanhaji Barat serta persoalan pemerataan penerima manfaat. Sejumlah wilayah yang dikenal sebagai sentra produksi padi, termasuk Kluet Utara, Kluet Selatan dan Kluet Timur, disebut belum memperoleh cakupan layanan sebagaimana yang diharapkan.
Untuk TA 2026, pemerintah daerah sebelumnya menyatakan program BASAGA akan diperluas agar pelaksanaannya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan memberikan manfaat lebih merata kepada petani.
Sukandi mengatakan persoalan administrasi dan koordinasi tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kalender tanam petani.
“Bagaimana petani mengajukan permohonan? Siapa yang melakukan verifikasi CPCL? Bagaimana koordinasi alat pertanian dan pihak ketiga dilakukan jika pimpinan dinas sulit ditemui?” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan BASAGA TA 2026 berjalan sesuai jadwal sehingga tidak mengganggu musim tanam petani.
Kekhawatiran serupa disampaikan seorang keujruen blang di Kluet Utara yang meminta identitasnya tidak ditonjolkan. Ia berharap pemerintah memastikan program tersebut benar-benar hadir di tengah petani.
“Petani membutuhkan kepastian. Jangan sampai program sudah dianggarkan, tetapi pelaksanaannya terlambat sehingga jadwal tanam ikut terganggu,” katanya.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena sektor pertanian tidak hanya menyangkut bantuan kepada petani, tetapi juga berkaitan dengan produksi pangan daerah.
Jika pengolahan lahan terlambat, konsekuensinya dapat merembet pada jadwal tanam, luas lahan yang tergarap dan pada akhirnya produksi pertanian.
Forum Peduli Aceh Selatan meminta Bupati H. Mirwan MS melakukan evaluasi terhadap kesiapan jajaran Dinas Pertanian dalam menjalankan BASAGA TA 2026.
Sukandi menilai pemerintah daerah perlu memastikan pejabat yang diberikan mandat memimpin organisasi perangkat daerah mampu menjalankan fungsi koordinasi dan pelayanan publik secara optimal.
“Program BASAGA harus dikawal serius. Jangan sampai program yang dirancang untuk membantu petani justru terkendala karena persoalan administrasi dan koordinasi,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah membuka informasi mengenai target penerima, luas lahan, mekanisme pengajuan, kriteria penerima, jadwal pelaksanaan serta progres realisasi BASAGA TA 2026 kepada publik.
Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat, terutama petani, dapat mengetahui sejauh mana program yang menggunakan anggaran daerah tersebut telah berjalan.
