JAKARTA,Bersuarakita — Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali mendapat apresiasi. Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, Selasa (27/1).
Penghargaan tersebut diberikan kepada para kepala daerah yang dinilai berhasil memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyebut capaian ini sebagai hasil kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang adil dan merata.
“Program JKN merupakan instrumen negara untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah,” ujar Ghufron.
Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Angka tersebut melampaui target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.
Ghufron menegaskan, peran kepala daerah sangat menentukan keberhasilan Universal Health Coverage, terutama dalam mendorong pendaftaran penduduk serta menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.
“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” katanya.
Sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menempatkan UHC sebagai indikator utama pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Program JKN menjadi instrumen pencapaian target SDGs 3.8, yakni cakupan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk pada 2030.
Selain meningkatkan akses layanan kesehatan, capaian UHC juga berdampak pada penguatan kesejahteraan sosial. Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC menunjukkan tingkat kesakitan yang lebih rendah, akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.
Di sisi lain, peningkatan kepesertaan mendorong pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai dua juta kunjungan per hari, mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Untuk menjaga kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mendorong penguatan layanan primer, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital. Sejumlah kanal layanan non-tatap muka telah dikembangkan, antara lain Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165.
“Peserta juga dapat memanfaatkan antrean online dan fitur i-Care JKN untuk melihat riwayat pelayanan satu tahun terakhir, sehingga memudahkan dokter memberikan layanan secara cepat dan tepat,” ujar Ghufron.
UHC Awards 2026 diberikan dalam tiga kategori, yakni Utama, Madya, dan Pratama, sebagai bentuk penghargaan atas komitmen kepala daerah. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.
“Capaian ini bukan akhir, melainkan fondasi awal dalam menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai gotong royong seluruh anak bangsa,” kata Ghufron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat UUD 1945.
“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin karena sakit. Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas bangsa,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan Program JKN mencapai 99 persen penduduk pada 2029. Cak Imin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Tidak boleh ada daerah yang justru mengalami penurunan jumlah peserta JKN. Selain memperluas cakupan, kualitas layanan juga harus terus ditingkatkan agar manfaat JKN dirasakan optimal oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap, UHC Awards 2026 dapat menjadi pemacu semangat bagi daerah yang belum mencapai UHC, sehingga seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dan Indonesia semakin sehat.
