JAWA BARAT, Bersuarakita – BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar untuk menciptakan nilai bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta.
Menurut dia, keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga sejauh mana pelayanan tersebut mampu menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” kata Pujo, Rabu (16/9/2026).
Pujo mengatakan penyakit jantung menjadi salah satu perhatian karena tingginya utilisasi layanan dan besarnya biaya pelayanan yang dibutuhkan.
Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan total pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Untuk itu, perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” ujarnya.
Dalam pendekatan Value-Based Health Care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus penyakit jantung melalui upaya promotif dan preventif.
Penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, peningkatan kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.
Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome pasien.
“Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization,” kata Pujo.
BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung, dari sebelumnya lebih berorientasi pada proses menjadi indikator yang mengukur outcome.
Indikator tersebut meliputi waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” ujar Pujo.
Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi.
Menurut dia, kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan kualitas layanan juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” kata Tri.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk untuk pasien penyakit jantung dan peserta JKN.
Menurut Muchlas, pelayanan penyakit jantung membutuhkan penanganan komprehensif serta dukungan berbagai fasilitas kesehatan.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkapnya.
Muchlas mengatakan pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan mutu harus dilakukan secara konsisten.
Selain cepat dan tepat, pelayanan juga harus memperhatikan aspek keamanan, mutu, serta kebutuhan pasien.
Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN.
Menurut dia, pengendalian penyakit jantung perlu dilakukan sejak tahap pencegahan dengan memperkuat upaya promotif dan preventif, termasuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” kata Timbul.
Ia juga menilai Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi melalui pendekatan Value-Based Health Care yang berorientasi pada outcome.
“Kesehatan adalah modal utama untuk membangun bangsa,” ujarnya.
