ACEH SELATAN, Bersuarakita – Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Panton Luas, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, terhenti selama dua hari. Kondisi tersebut membuat sejumlah siswa membawa bekal makanan dari rumah.
Kepala SDN Panton Luas, Suwarti, S.Pd.SD, mengatakan pihak sekolah berharap program MBG dapat kembali disalurkan kepada para siswa.
“Harapan kami, MBG tetap berjalan di sekolah kami,” kata Suwarti, Selasa (6/10/2026).
Ia menyebutkan, SDN Panton Luas memiliki 25 siswa, serta 13 orang yang terdiri atas dewan guru dan tenaga administrasi. Suwarti juga menyampaikan bahwa sekolah tersebut memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
Menurut dia, distribusi MBG tidak lagi diterima sekolah selama dua hari terakhir. Kondisi itu membuat siswa harus membawa bekal dari rumah.
“Sudah dua hari tidak diberikan lagi. Terpaksa anak-anak membawa bekal dari rumah,” ujarnya.
Suwarti berharap persoalan yang menyebabkan terhentinya distribusi dapat segera diselesaikan sehingga para siswa kembali mendapatkan manfaat program MBG.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aceh Selatan Tapaktuan Hilir, Teuku Muhammad Anfreal, membenarkan terdapat lima sekolah yang untuk sementara tidak lagi menerima distribusi MBG dari SPPG tersebut.
Teuku Anfrel menjelaskan, perubahan distribusi dilakukan setelah adanya penetapan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelumnya, SPPG Tapaktuan Hilir menyalurkan MBG kepada 24 sekolah. Dalam penetapan terbaru, jumlah sekolah yang masuk sebagai kelompok penerima manfaat (KPM) menjadi 19 sekolah.
“Keputusan dari BGN pusat menetapkan SPPG kami hanya menyalurkan 19 KPM sekolah, dari sebelumnya 24 KPM sekolah,” kata Teuku Anfrel.Kepada Bersuarakita.id Selasa (6/10/2026)
Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut berkaitan dengan proses validasi data satuan pendidikan. Beberapa sekolah disebut terindikasi belum memiliki NPSN atau terdapat data NPSN yang sama atau duplikat sehingga belum dapat ditetapkan sebagai KPM.
“Tidak masuk KPM karena terindikasi tidak memiliki NPSN atau duplikat,” ujarnya.
Teuku Anfrel mengatakan SPPG telah membuat laporan SPS 2 untuk mengusulkan kembali sekolah-sekolah yang sebelumnya menerima MBG agar dapat ditetapkan sebagai penerima manfaat.
“Kami sudah buat laporannya dan saya sampaikan ke tingkat berjenjang,” katanya.
