BATAM,Bersuarakita – Gangguan pasokan air bersih masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Batam. Kondisi tersebut mendapat perhatian Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau yang meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam membuka data teknis terkait pengolahan dan distribusi air kepada masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan IPJI Kepri dalam konfirmasi kepada Direktorat Badan Usaha SPAM BP Batam, Selasa (22/9/2026) malam.
Dalam penjelasannya, BP Batam menyebut perbaikan dan optimalisasi sistem penyediaan air minum masih berlangsung. Proses tersebut mencakup pembenahan infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, hingga optimalisasi distribusi air kepada pelanggan.
BP Batam juga menyatakan proses pengolahan air tetap dilakukan dengan mengacu pada standar baku mutu yang berlaku.
Selain persoalan infrastruktur, BP Batam menjelaskan kondisi cuaca dan rendahnya curah hujan turut memengaruhi ketersediaan air baku di sejumlah waduk.
Salah satunya terjadi di Waduk Nongsa. Penurunan volume air baku di waduk tersebut berdampak terhadap kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Nongsa.
Untuk menjaga ketersediaan air di wilayah yang berada di ujung jaringan, BP Batam melakukan penyesuaian interkoneksi. Kebijakan tersebut berdampak pada perubahan jam layanan air di sejumlah wilayah.
Namun, IPJI Kepri meminta BP Batam memberikan data yang lebih terukur mengenai kondisi operasional sistem penyediaan air minum. Data tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi produksi dan distribusi air secara lebih jelas.
IPJI Kepri meminta Direktur Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah BP Batam, Idul Priady, memberikan penjelasan mengenai sejumlah indikator teknis.
Salah satunya terkait kondisi pompa, termasuk jumlah pompa yang dioperasikan, status operasional, kapasitas masing-masing unit, serta jumlah pompa yang sedang menjalani perawatan.
IPJI juga mempertanyakan besaran anggaran yang digunakan untuk pengolahan air, termasuk biaya pembelian bahan kimia pengolahan air seperti kaporit dalam periode tertentu.
Selain itu, IPJI meminta data mengenai kinerja distribusi. Data yang diminta antara lain volume air yang diproduksi setiap hari, kapasitas produksi masing-masing IPAM, volume air yang dialirkan ke jaringan distribusi, serta tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW).
Menurut IPJI Kepri, keterbukaan data teknis dan anggaran diperlukan agar proses optimalisasi penyediaan air minum dapat diketahui dan diukur secara objektif.
Data tersebut juga dinilai dapat membantu menjelaskan faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat masih mengalami gangguan ketersediaan air bersih.
Di sisi lain, penjelasan BP Batam mengenai pengaruh kondisi cuaca dan ketersediaan air baku menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat bersama dengan kondisi infrastruktur produksi dan jaringan distribusi.
Dengan keterbukaan data tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pelayanan air bersih di Batam, termasuk langkah perbaikan yang sedang dilakukan dan target penyelesaiannya.
Hingga berita ini ditulis, persoalan pelayanan air bersih masih menjadi perhatian publik di sejumlah wilayah Batam. Penjelasan lebih rinci mengenai data operasional, kapasitas produksi, distribusi, serta tingkat kehilangan air diharapkan dapat diberikan BP Batam sebagai bagian dari transparansi pelayanan publik.
