ACEH SELATAN,Bersuarakita – Fenomena “cari muka” atau carmuk di lingkungan kekuasaan dinilai menjadi salah satu ancaman serius bagi kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.
Ketua Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi, mengingatkan para pemimpin agar mewaspadai keberadaan individu-individu yang gemar membangun citra demi kepentingan pribadi di sekitar lingkaran kekuasaan.
Menurut T. Sukandi, budaya sanjung-menyanjung secara berlebihan berpotensi mengikis objektivitas seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Akibatnya, pemimpin dapat kehilangan kemampuan untuk membaca realitas yang sesungguhnya di tengah masyarakat.
“Seorang pemimpin membutuhkan masukan yang jujur, bukan sekadar pujian. Ketika yang didengar hanya hal-hal yang menyenangkan, maka ruang untuk evaluasi dan koreksi akan semakin sempit,” kata T. Sukandi, Sabtu (4/7/2026).
Ia menilai, tidak sedikit pemimpin yang pada akhirnya kehilangan keseimbangan dalam menerima informasi karena lebih banyak dikelilingi oleh orang-orang yang memilih menyampaikan pujian daripada kritik yang konstruktif.
T. Sukandi menjelaskan, perilaku carmuk di lingkungan kekuasaan umumnya muncul dalam tiga pola utama.Pola pertama, yang ia ibaratkan sebagai “kipas angin”, adalah perilaku pihak-pihak yang hanya menyampaikan kabar baik dan hal-hal menyenangkan kepada pemimpin agar tetap mendapatkan perhatian dan kedekatan.
Kondisi ini, menurutnya, berpotensi membuat seorang pemimpin kehilangan sensitivitas terhadap persoalan nyata yang terjadi di lapangan.
Pola kedua disebut sebagai “dongkrak”, yakni tindakan memberikan pujian secara berlebihan hingga membangun persepsi bahwa seorang pemimpin seolah tidak memiliki kekurangan.
Sikap tersebut dinilai dapat memunculkan rasa percaya diri yang berlebihan dan mempersempit ruang kritik yang sehat.
Sementara itu, pola ketiga adalah “setrika”, yaitu upaya memengaruhi cara pandang dan pola pikir pemimpin secara perlahan agar kebijakan yang diambil mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
“Ketika seorang pemimpin sudah tidak lagi mendapatkan informasi yang objektif, maka kebijakan yang lahir berisiko tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Di sinilah pentingnya integritas dan keberanian menerima kritik,” ujarnya.
T. Sukandi menegaskan, berbagai catatan sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin tidak semata-mata mengalami kegagalan akibat tekanan lawan politik, melainkan karena lingkungan terdekat yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi maupun rakyat.
Karena itu, ia mengajak seluruh pejabat dan penyelenggara pemerintahan untuk membangun budaya kerja yang profesional, terbuka terhadap kritik, serta menjadikan aturan perundang-undangan dan kepentingan publik sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan.
“Pemimpin yang kuat bukanlah mereka yang hanya mendengar pujian, tetapi mereka yang berani menerima kritik, mengevaluasi diri, dan mengambil keputusan secara objektif demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.
