MEDAN, Bersuarakita – Pemko Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Perubahan APBD (P APBD) Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi pijakan bersama dalam mengarahkan kebijakan fiskal agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan Kota Medan.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (18/8/2026). Turut hadir Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap dan Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi.
Rico Waas menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar tahapan administratif antara eksekutif dan legislatif, tetapi merupakan pijakan strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan aspirasi masyarakat secara lebih nyata dan akuntabel. Menurutnya, pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan komitmen bersama menghadirkan anggaran yang aspiratif, efektif, realistis, dan rasional.
“Pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan semangat yang nyata untuk mewujudkan anggaran yang aspiratif, efektif, realistis, sekaligus rasional,” kata Rico Waas.
Ditegaskannya, arah kebijakan anggaran tetap berpijak pada visi “Mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data.” Transformasi digital melalui Medan Satu Data akan terus diperkuat untuk menghadirkan data yang akurat, transparan, dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang cepat dan tepat.
Untuk Perubahan APBD 2026, kata Rico Waas, pembangunan diarahkan pada enam prioritas, yakni pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah; penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan; penguatan jaminan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Keenam prioritas tersebut menjadi kerangka pembangunan agar pertumbuhan ekonomi diikuti pemerataan akses dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sementara untuk 2027, ungkap Rico Waas, kebijakan pembangunan diarahkan menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat indikator makro daerah agar target pertengahan periode RPJMD tercapai, serta mempercepat sasaran pembangunan melalui program yang terukur, realistis, dan berorientasi hasil.
Dalam konteks Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp7,1 triliun lebih, belanja daerah Rp7,7 triliun lebih, dengan pembiayaan netto Rp592,2 miliar lebih. Sedangkan pada Rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditetapkan Rp6,9 triliun lebih, belanja daerah Rp7,1 triliun lebih, dan pembiayaan netto sebesar Rp175 miliar.
Rico Waas menegaskan, angka-angka tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan mencerminkan dinamika fiskal dan kebutuhan pembangunan di lapangan. Karena itu, pendapatan harus direncanakan secara cermat, sementara belanja diarahkan efisien dan tepat sasaran, terutama untuk pelayanan publik, infrastruktur, serta penguatan program sosial dan ekonomi masyarakat.
“Dengan pengelolaan keuangan yang adaptif dan responsif ini, Pemko Medan berkomitmen menghadirkan kemajuan yang inklusif dan merata untuk seluruh warga, memastikan pertumbuhan kota dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, sesuai dengan semangat Medan untuk Semua,” tegasnya.
Orang nomor satu di Pemko Medan ini juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti catatan, masukan, dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Medan selama proses pembahasan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, inovasi, serta pengawasan berkelanjutan agar seluruh program berjalan optimal.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, berkolaborasi lintas sektor serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan,” pesannya. Ia sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal pelaksanaan APBD agar benar-benar memberikan manfaat, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan fasilitas publik.
