ACEH SELATAN,Bersuarakita – Wacana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh Selatan dinilai perlu dikaji secara matang. Kesiapan pengelola, standar gizi, keamanan pangan hingga mekanisme pengawasan menjadi sejumlah aspek yang dinilai tidak boleh diabaikan.
Pengusaha UMKM Aceh Selatan, Ahmad Radhi Ousa, meminta keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi bagian penting pelaksanaan MBG tetap dipertahankan dan diperkuat.
Menurut Radhi, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG memang penting dilakukan jika masih ditemukan persoalan di lapangan. Namun, evaluasi semestinya diarahkan untuk memperbaiki sistem yang ada, bukan serta-merta menggantinya dengan pola baru.
“SPPG lebih baik tetap dilanjutkan dan diperkuat. Kalau masih ada kekurangan, itu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Jangan sampai persoalan yang ada menjadi alasan mengalihkan sistem yang sudah dibangun ke kantin sekolah tanpa kajian matang,” ujar Radhi kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Radhi mengatakan keterlibatan kantin sekolah pada dasarnya bukan sesuatu yang harus ditutup. Posisi kantin yang berada di lingkungan sekolah memang memiliki keunggulan dari sisi jarak dan akses terhadap siswa penerima manfaat.
Namun, kedekatan lokasi, kata dia, tidak cukup menjadi dasar perubahan skema MBG. Kantin yang dilibatkan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan terkait gizi, kebersihan, keamanan pangan, kapasitas produksi dan standar pengolahan makanan.
“Kalau kantin sekolah ingin dilibatkan, harus dilihat dulu kesiapan dan kemampuannya. Bukan hanya karena dekat dengan siswa, tetapi juga harus mampu memenuhi standar gizi, kebersihan dan keamanan pangan,” katanya.
Radhi menegaskan tujuan utama MBG adalah memastikan siswa memperoleh makanan bergizi dan aman dikonsumsi. Karena itu, perubahan pola pengelolaan tidak boleh mengorbankan kualitas makanan.
Menurut dia, pengawasan tidak cukup hanya memastikan makanan tiba tepat waktu. Kualitas bahan baku, kandungan gizi, porsi serta proses pengolahan harus menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan.
“Yang paling penting bukan hanya bagaimana makanan sampai kepada siswa. Kita harus memastikan makanan memenuhi kebutuhan gizi, porsinya sesuai, bahan yang digunakan baik dan proses pengolahannya aman,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelibatan lebih banyak titik penyedia makanan akan membuat sistem pengawasan semakin kompleks.
“Kalau pengelolaannya tersebar di banyak tempat, pengawasannya harus semakin kuat. Jangan sampai niat membuat pelaksanaan lebih efektif justru menambah titik yang sulit diawasi,” kata Radhi.
Selain aspek pangan, transparansi anggaran dan pengadaan bahan makanan juga dinilai penting. Radhi meminta seluruh proses pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ia menilai SPPG yang telah terbentuk sebaiknya tidak langsung ditinggalkan, melainkan dievaluasi untuk menemukan kekurangan sekaligus memperbaiki kelemahannya.
“Yang perlu dilakukan adalah memperkuat standar operasional dan pengawasan. Kalau ada kekurangan, perbaiki. Jangan buru-buru mengganti sistem sebelum kajiannya benar-benar matang,” ujar Radhi.
