BATAM,Bersuarakita – Penindakan yang dilakukan Tim Bareskrim Mabes Polri terhadap sejumlah tempat di Batam menuai sorotan. Meski penegakan hukum wajib didukung, dampaknya terhadap iklim investasi dan melonjaknya angka pengangguran dinilai perlu segera dicarikan solusi.
Ketua Umum Aliansi LSM-Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pemberantasan narkoba dan perjudian di tempat hiburan malam. Namun, ia menekankan agar proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.
”Penindakan Mabes Polri patut kita dukung, tetapi dampaknya pada investasi dan bertambahnya pengangguran juga harus dipikirkan. Mabes Polri perlu ikut bertanggung jawab mencari solusi lapangan kerja di Batam,” ujar Ismail.
Ismail yang juga seorang jurnalis dan aktivis mengungkapkan kejanggalan dalam penindakan arena ketangkasan (jackpot) di kawasan Nagoya. Ia mempertanyakan alasan Bareskrim Polri yang hanya menindak Nagoya Game Zone, sementara lokasi jackpot di sekitarnya tidak tersentuh.
Ismail menanggapi pernyataan Wakil Bareskrim Polri, Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, terkait dugaan praktik perjudian pada mesin jackpot tersebut. Menurutnya, status hukum dugaan jackpot sebagai judi harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan, berbeda halnya dengan kasino.
Penutupan arena ketangkasan tersebut berdampak langsung pada nasib ribuan pekerja yang kini kehilangan mata pencaharian. Menurut Ismail, situasi ini berpotensi memicu masalah sosial serius di Batam wilayah yang bergantung pada sektor jasa dan industri tanpa penopang Sumber Daya Alam (SDA).
Sebagai langkah konkret, Ismail menyatakan kesiapannya untuk membawa permasalahan ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI jika mendapat dukungan dari masyarakat Batam.
”Kami siap membawa masalah ini ke DPR RI untuk meminta RDP dengan mengundang Kapolda Kepri, Pemko Batam, dan Mabes Polri. Kita buka secara transparan agar ada kejelasan terkait nasib investasi dan ribuan tenaga kerja di Batam,” tegasnya.
Reporter : Viktor Edon Samosir
