ACEH SELATAN, Bersuarakita – Pelaksanaan Program Bajak Sawah Gratis (BASAGA) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Aceh Selatan kembali mendapat sorotan. Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS) mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah, terutama terkait sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan kepastian pelaksanaan program yang menyasar ribuan hektare lahan pertanian.
Sorotan tersebut disampaikan Koordinator For-PAS, T. Sukandi. Ia menilai persiapan BASAGA 2026 perlu diperjelas karena hingga awal Oktober 2026, pihaknya mengaku belum melihat pelaksanaan sosialisasi berjenjang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan terkait petunjuk teknis program tersebut.
Menurut Sukandi, sosialisasi merupakan tahapan penting sebelum program dijalankan. Petani, kelompok tani, Keujruen Blang, pemerintah gampong hingga kecamatan dinilai perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan, mekanisme pengajuan, sasaran penerima manfaat dan luasan lahan yang akan dibajak.
“Perbup itu jelas mengatur sosialisasi dari gampong sampai kabupaten. Kalau tahapan tersebut belum dilakukan, tentu perlu dipertanyakan bagaimana kesiapan pelaksanaan BASAGA tahun ini,” kata Sukandi.
Ia mengatakan, pada tingkat gampong, sosialisasi semestinya melibatkan Keuchik, Keujruen Blang, kelompok tani dan calon penerima manfaat. Sementara di tingkat kecamatan, diperlukan koordinasi dengan camat, penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta unsur terkait untuk memastikan kesiapan lahan dan sumber air.
Menurut dia, koordinasi juga diperlukan di tingkat kabupaten dengan melibatkan Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas PUPR, Bagian Perekonomian Setdakab serta perangkat daerah terkait lainnya.
For-PAS juga mempertanyakan komunikasi internal di lingkungan Dinas Pertanian Aceh Selatan, termasuk koordinasi antara pimpinan dinas dengan para kepala bidang serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan BASAGA.
“BASAGA bukan hanya persoalan membajak sawah. Ada aspek pemetaan lahan, irigasi, pendataan penerima manfaat, penyuluhan dan koordinasi antarinstansi. Karena itu, komunikasi lintas sektor menjadi penting,” ujar Sukandi.
Sukandi mengklaim, berdasarkan penelusuran For-PAS, hingga awal Oktober belum terlihat adanya sosialisasi berjenjang di sejumlah tingkatan maupun pembentukan koordinasi lintas sektor sebagaimana yang dipersoalkannya.
Kondisi itu, menurut dia, berpotensi membuat petani dan Keujruen Blang mempertanyakan kepastian program. Di lapangan, mereka membutuhkan informasi mengenai kapan BASAGA dimulai, bagaimana mekanisme pengajuan, serta lahan mana yang menjadi sasaran program.
Persoalan ini menjadi perhatian karena BASAGA merupakan salah satu program pemerintah daerah yang diarahkan untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Aceh Selatan.
Pada 2025, BASAGA disebut telah dilaksanakan sebagai proyek percontohan dengan realisasi pembajakan lahan mencapai 875,53 hektare. Sementara untuk 2026, cakupan program direncanakan meningkat dengan sasaran sekitar 6.949 hektare.
Besarnya target tersebut membuat kesiapan teknis dan koordinasi menjadi faktor penting. Tanpa informasi yang jelas di tingkat petani, program berisiko menghadapi persoalan implementasi di lapangan.
Sukandi meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengevaluasi seluruh tahapan persiapan BASAGA. Ia berharap program tersebut tidak terkendala oleh persoalan koordinasi maupun administrasi yang seharusnya dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan.
“Yang dibutuhkan petani adalah kepastian program berjalan, informasi yang jelas, dan pelayanan yang benar-benar sampai ke sawah,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan seluruh tahapan BASAGA dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
Bersuarakita.ID telah berupaya meminta konfirmasi kepada Plt Kepala Dinas Pertanian Aceh Selatan, Zulkifli Nur, S.Pt., terkait sejumlah persoalan yang disampaikan For-PAS.
Konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan belum memperoleh jawaban. Upaya konfirmasi juga dilakukan melalui sambungan telepon. Panggilan kepada Zulkifli Nur sempat berdering, tetapi belum mendapatkan respons.
Konfirmasi tersebut terutama menyangkut apakah sosialisasi BASAGA 2026 telah dilaksanakan secara berjenjang, bagaimana koordinasi lintas sektor dilakukan, serta sejauh mana kesiapan Dinas Pertanian memenuhi target sekitar 6.949 hektare lahan.
Penjelasan dari Dinas Pertanian penting untuk memberikan gambaran yang berimbang sekaligus mengklarifikasi sejumlah pernyataan yang disampaikan For-PAS.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Plt Kepala Dinas Pertanian Aceh Selatan terkait sorotan tersebut. Bersuarakita.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait.
