BANDA ACEH,Bersuarakita – Pemulihan sektor pertanian Pidie Jaya pascabencana hidrometeorologi belum sepenuhnya tuntas. Di tengah upaya rehabilitasi lahan pertanian, pemerintah daerah mengungkap masih terdapat ratusan hektare sawah rusak berat yang belum tertangani dan membutuhkan intervensi serius dari pemerintah pusat.
Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi menyampaikan kondisi tersebut saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Sektor Pertanian, Sistem Pengairan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).
FGD tersebut dipimpin Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Sumatera sekaligus Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA.
Di hadapan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait, Sibral mengungkapkan bahwa kerusakan sektor pertanian akibat bencana bukan sekadar persoalan lahan yang tertimbun lumpur. Dampaknya berpotensi langsung menghantam sumber pendapatan ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertanian.
“Lahan pertanian yang rusak berat ini memang belum tertangani sama sekali. Ini membutuhkan perhatian pemerintah pusat,” tegas Sibral.
Menurutnya, rehabilitasi lahan terdampak bencana jauh lebih mendesak dibanding sekadar membuka cetak sawah baru.
Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan skema rehabilitasi dan revitalisasi sawah rusak berat sebagai prioritas agar lahan produktif yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan masyarakat dapat kembali difungsikan.
259 Hektare Sawah Rusak Berat Belum Tersentuh
Sibral memaparkan, total lahan pertanian Pidie Jaya sekitar 8.500 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1.607 hektare terdampak kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan.
Rinciannya, sekitar 259 hektare mengalami kerusakan berat, 143 hektare rusak sedang, dan 1.225 hektare rusak ringan.
Untuk lahan rusak ringan, sebagian penanganan telah berjalan. Sekitar 312 hektare disebut sudah tertangani, sementara lahan kategori rusak sedang juga telah mengalami progres pemulihan. Namun persoalan terbesar justru berada pada lahan yang rusak berat.
Ratusan hektare sawah yang tertimbun material banjir dan longsor masih menunggu penanganan.
Bagi Pemkab Pidie Jaya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terlalu lama.
“Kalau ini tidak kita maksimalkan, persoalannya sangat rentan terhadap pendapatan masyarakat yang terdampak bencana,” kata Sibral.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat membantu merehabilitasi kembali lahan pertanian yang tertimbun lumpur dan mengalami kerusakan berat.
Sawah Mulai Pulih, Tapi Air Belum Mengalir
Persoalan lain yang membuat pemulihan pertanian tersendat adalah rusaknya jaringan irigasi.
Sibral mengatakan sebagian masyarakat sebenarnya sudah memiliki lahan yang mulai bisa ditanami. Namun, mereka masih menghadapi persoalan mendasar: air tidak sampai ke sawah.
“Masyarakat tidak bercocok tanam, persoalannya kembali lagi ke irigasi,” ujarnya.
Menurut dia, jaringan irigasi di Pidie Jaya mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Daerah Irigasi (DI) Meureudu. Selain infrastruktur yang rusak, perubahan alur sungai juga membuat sistem pengairan semakin sulit dipulihkan.
Aliran sungai disebut telah berubah arah sehingga tidak lagi mengalir seperti sebelum bencana.
Sementara itu, DI Ulee Glee telah mendapatkan penanganan darurat. Namun, pemerintah daerah masih mempertanyakan sejauh mana jaringan tersebut sudah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani.
Di sisi lain, terdapat DI Cubo yang kondisinya relatif masih berfungsi dan tidak mengalami kerusakan separah jaringan irigasi lainnya.
Namun secara umum, Sibral menilai sebagian besar sistem irigasi Pidie Jaya membutuhkan rehabilitasi serius. Bahkan, beberapa jaringan dinilai lebih tepat dibangun kembali daripada sekadar diperbaiki.Bupati Kami Siap Jadi Penerima Manfaat, Tak Harus Uang Masuk Daerah.
Dalam forum tersebut, Sibral juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak mempermasalahkan apabila anggaran penanganan langsung dikelola oleh pemerintah pusat atau instansi teknis yang memiliki kewenangan.
Yang terpenting, kata dia, hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Walaupun kami penerima manfaat dari kegiatan yang ada, tidak masalah. Uangnya tidak perlu ditransfer ke kabupaten/kota, pelaksanaannya silakan semua. Kami menikmati hasilnya,” katanya.
Menurut Sibral, pola tersebut justru dapat menjadi solusi agar pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat serta tepat sasaran.
Ia menegaskan, persoalan pertanian, irigasi, tambak dan perkebunan tidak bisa diselesaikan secara parsial karena seluruhnya menyangkut hajat hidup masyarakat.
Bupati Ungkap Dilema di Lapangan
Dalam kesempatan itu, Sibral juga menggambarkan dilema yang dihadapi kepala daerah.
Menurutnya, masyarakat sering kali tidak membedakan kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Ketika infrastruktur rusak dan belum diperbaiki, kepala daerah menjadi pihak pertama yang dituntut masyarakat.
“Masyarakat tidak tahu ini kewenangan balai atau provinsi. Yang mereka tahu bupatinya sudah dipilih, sudah berjanji. Ketika tidak bisa dilaksanakan, ini yang terjadi,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Tidak hanya sawah, ia juga meminta perhatian terhadap rehabilitasi tambak dan perkebunan yang terdampak bencana.
Bagi Pidie Jaya, pemulihan sektor tersebut bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur.
Di balik setiap hektare sawah yang kembali produktif, ada keluarga yang kembali memiliki sumber pendapatan. Di balik irigasi yang kembali mengalir, ada harapan petani untuk kembali menanam.
Karena itu, Pemkab Pidie Jaya meminta pemerintah pusat menjadikan pemulihan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh.
