ACEH SELATAN,Bersuarakita – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRK Aceh Selatan dengan manajemen RSUD dr. H. Yuliddin Away (RSUDYA) Tapaktuan yang berlangsung secara tertutup, Kamis (6/8/2026), menuai perhatian publik.
Sejumlah pihak mempertanyakan alasan rapat tersebut tidak dibuka untuk umum, mengingat pembahasannya berkaitan dengan dugaan proses rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan RSUDYA yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat.
Ketua Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi, mengaku memperoleh informasi dari pihak yang disebutnya mengetahui jalannya pembahasan. Menurutnya, terdapat informasi bahwa rapat tertutup tersebut dilakukan atas permintaan pihak manajemen rumah sakit.
“Informasi yang kami terima menyebutkan rapat digelar tertutup atas permintaan manajemen rumah sakit,” kata T. Sukandi, kepada bersuarakita.id, Kamis (6/8/2026).
Ia juga mengungkapkan adanya informasi yang berkembang mengenai salah seorang tenaga PTT yang direkrut disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga pimpinan daerah.
Menurut T. Sukandi, apabila benar terdapat hubungan keluarga dalam proses rekrutmen tersebut, hal itu tidak serta-merta merupakan pelanggaran hukum.
Ia mengutip Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ia juga merujuk pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Meski demikian, For-PAS menilai persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah apabila proses rekrutmen dilakukan tanpa mekanisme yang terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat.
“Yang menjadi sorotan bukan hubungan keluarganya, melainkan apabila proses rekrutmen tidak dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga menimbulkan persepsi diskriminasi di tengah masyarakat,” ujar T. Sukandi.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak RSUD dr. H. Yuliddin Away, Komisi IV DPRK Aceh Selatan, belum memberikan keterangan. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait.
