PIDIE JAYA , Bersuarakita – Pemulihan ekonomi warga menjadi pekerjaan besar Kabupaten Pidie Jaya setelah banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah. Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi turun langsung mendampingi tim pemerintah pusat menyisir kawasan terdampak, mulai dari tambak yang tertimbun lumpur, sawah pertanian hingga Kuala Meureudu.
Peninjauan dilakukan di kawasan Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (8/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Kunjungan tersebut bukan sekadar melihat jejak kerusakan. Pemerintah daerah berharap kedatangan tim lintas kementerian menjadi titik balik percepatan pemulihan sektor ekonomi yang menjadi tumpuan ribuan warga.
Bupati Sibral Malasyi bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Oriza Safitri serta sejumlah kepala OPD mendampingi rombongan pemerintah pusat yang berjumlah sekitar 20 orang.
Tim tersebut melibatkan Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku pejabat Eselon I Kemenko Pangan, pejabat Eselon II Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta unsur Kementerian Ekonomi Kreatif.
Mereka turun langsung meninjau sejumlah titik, termasuk hunian sementara (huntara), lahan pertanian, tambak dan kolam masyarakat, pasar terdampak, UMKM hingga potensi ekonomi kreatif.
Bukan Lagi Sekadar Bersihkan Lumpur*
Sibral mengatakan, penanganan pascabencana kini memasuki fase yang jauh lebih menentukan. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diselamatkan dari dampak bencana, tetapi harus segera dikembalikan kepada kehidupan produktif.
“Prioritas kita sekarang adalah bagaimana masyarakat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Lahan pertanian harus kembali produktif, tambak dan usaha perikanan harus dipulihkan, perdagangan harus bergerak dan masyarakat yang terdampak harus mendapatkan dukungan untuk bangkit,” kata Sibral.
Persoalan terbesar terlihat pada sektor pertanian. Sejumlah lahan persawahan masih menghadapi endapan lumpur dalam jumlah besar, sementara jaringan irigasi di beberapa wilayah mengalami kerusakan.
Pemkab Pidie Jaya mendorong kajian cepat dan pemetaan menyeluruh untuk menentukan lahan yang masih bisa direhabilitasi menjadi sawah serta lahan yang membutuhkan alternatif pemanfaatan.
Pemerintah daerah juga mengusulkan dukungan sekitar Rp150 miliar untuk rehabilitasi dan pencetakan lahan, sekaligus meminta tambahan alat berat.
Satu unit ekskavator yang sebelumnya diberikan pemerintah pusat dinilai sangat membantu. Namun, menurut Sibral, kebutuhan di lapangan masih jauh lebih besar.
“Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu. Semakin lama lahan tidak bisa digunakan, semakin besar kerugian yang ditanggung petani,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat diperkuat, baik melalui anggaran, alat berat, sarana produksi maupun pendampingan teknis.
Tambak Tertimbun, Ekonomi Warga Ikut Terancam
Ancaman pemulihan tidak hanya terjadi di sektor persawahan. Tambak dan kolam masyarakat yang menjadi sumber penghasilan warga pesisir juga terdampak material lumpur dan kerusakan infrastruktur.
Pemkab mendorong rehabilitasi tambak dan kolam sekaligus pemulihan aktivitas nelayan serta pembudidaya ikan.
Bagi masyarakat yang mengalami kerusakan ringan dan telah melakukan pemulihan secara mandiri, pemerintah daerah berharap bantuan sarana produksi seperti benih dan pakan dapat segera disalurkan.
“Pemulihan bukan hanya membersihkan lahan atau memperbaiki infrastruktur. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat kembali memiliki modal untuk berproduksi dan mendapatkan penghasilan,” tegas Sibral.
Ia menilai kehadiran tim lintas kementerian secara langsung di lokasi sangat penting untuk memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti sebagai laporan administratif.
Pasar hingga UMKM Ikut Jadi Perhatian
Selain pertanian dan perikanan, rombongan juga melihat kondisi pasar, UMKM, industri kecil dan menengah serta sektor ekonomi kreatif yang terdampak.
Pemkab berharap hasil peninjauan tersebut melahirkan kebijakan konkret dan tidak membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Menurut Sibral, berbagai program pemulihan harus disatukan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kami tidak ingin masyarakat merasa ditinggalkan setelah bencana. Pemerintah daerah terus bergerak dan berkoordinasi. Kami berharap pemerintah pusat juga terus hadir sampai masyarakat benar-benar pulih dan kembali produktif,” katanya.
Sibral menegaskan, masa transisi menuju pemulihan harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun kembali perekonomian Pidie Jaya.
Targetnya bukan sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, melainkan membangun kawasan pertanian, perikanan, perdagangan dan ekonomi kreatif yang lebih tangguh, produktif dan berkelanjutan.
Bagi Pidie Jaya, perang melawan sisa-sisa bencana kini bukan hanya soal menyingkirkan lumpur. Yang dipertaruhkan adalah sawah, tambak, pekerjaan, dan masa depan ekonomi ribuan keluarga.
