MEDAN,Bersuarakita — Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya menjadikan penanganan sampah sebagai fokus utama pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (1/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan legislatif yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, disambut jajaran pejabat Pemko Medan, termasuk unsur perencanaan dan dinas teknis terkait.
Rico Waas menilai kunjungan ini sebagai momentum penting untuk berbagi pengalaman antar daerah dalam menghadapi persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di kawasan perkotaan yang kian kompleks.
“Sebagai kota terbesar di wilayah barat Indonesia, Medan memiliki tantangan besar, terutama dalam pengelolaan sampah seiring tingginya mobilitas dan jumlah penduduk,” ujarnya.
Dengan luas wilayah sekitar 265 kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mencapai 2,5 juta jiwa pada malam hari serta meningkat hingga 4 juta jiwa di siang hari, produksi sampah di Kota Medan mencapai 1.300 hingga 1.500 ton per hari. Bahkan, saat terjadi bencana seperti banjir, volume sampah melonjak drastis.
“Ketika banjir, produksi sampah bisa meningkat hingga 3.000 ton per hari, bahkan pernah menyentuh 7.000 ton dalam sehari akibat banyaknya material rusak,” kata Rico.
Ia juga mengungkapkan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun yang saat ini menjadi satu-satunya lokasi pembuangan sampah di Medan. Dari total luas sekitar 14 hektare, hanya tersisa 2 hingga 3 hektare lahan yang belum terisi, sementara timbunan sampah telah mencapai sekitar 600.000 ton.
“Jika tidak segera ditangani, diperkirakan pada 2029 TPA Terjun akan mengalami kelebihan kapasitas. Ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Pemko Medan menggalakkan gerakan kebersihan berbasis masyarakat melalui program “Sapa Warga” yang digelar rutin setiap Minggu, serta “Gotong Royong Raya” yang melibatkan sekitar 3.000 personel dari 21 kecamatan untuk membersihkan titik-titik sampah kritis.
Selain itu, Medan juga menjadi salah satu dari 10 kota di Indonesia yang mendapatkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pemerintah kota telah menyiapkan lahan sekitar 5 hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut.
“Nantinya sampah tidak hanya dikelola, tetapi juga diolah menjadi energi listrik yang bisa dijual ke PLN,” ujarnya.
Meski demikian, Rico mengakui pembangunan fasilitas pengolahan sampah membutuhkan investasi besar. Berdasarkan studi banding ke Jakarta, pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) dapat menelan biaya hingga Rp1,7 triliun.
“Dengan APBD sekitar Rp7 triliun, tentu ini menjadi tantangan besar jika hanya mengandalkan anggaran daerah. Dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan,” katanya.
Sementara itu, Yuke Yurike menyebut persoalan sampah juga masih menjadi tantangan serius di Jakarta, meskipun didukung anggaran besar.
“Dengan anggaran besar pun, persoalan sampah tetap menjadi kondisi darurat. Bahkan insiden longsor di lokasi pengolahan sampah menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan di sumber hingga pengolahan akhir. Namun, menurutnya, tantangan terbesar tetap pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah.
“Yang paling sulit adalah membiasakan masyarakat memilah sampah dari sumbernya. Ini yang terus kami dorong melalui regulasi dan edukasi,” katanya.
Yuke berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam mencari solusi bersama atas persoalan sampah. Senada, Rico Waas menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah, baik antara eksekutif maupun legislatif.
“Komunikasi dan kolaborasi menjadi kunci. Karena pada akhirnya, tujuan kita sama, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
