BATAM, Bersuarakita.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda Batam pada 12 Oktober 2026 masih menjadi sorotan. Hingga kini, penyebab pasti gangguan tersebut belum dijelaskan secara terperinci dalam informasi yang menjadi dasar pernyataan Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IPJI Kepri mendesak aparat penegak hukum, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
IPJI Kepri menilai, gangguan listrik berskala luas tidak cukup diselesaikan dengan memulihkan pasokan listrik. Penjelasan mengenai penyebab gangguan, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang juga perlu disampaikan secara terbuka.
IPJI Kepri Minta Penyebab Blackout Diungkap
Berbagai dugaan mengenai penyebab pemadaman listrik di Batam, mulai dari sambaran petir, gangguan hewan, hingga kelelawar, disebut beredar di tengah masyarakat.
Namun, dugaan tersebut perlu dibedakan dari hasil pemeriksaan teknis yang telah terverifikasi. Tanpa bukti yang memadai, penyebab blackout tidak sepatutnya disimpulkan hanya berdasarkan informasi yang belum teruji.
Untuk mengungkap akar persoalan, IPJI Kepri mendorong pemeriksaan terhadap catatan sistem proteksi kelistrikan, kronologi gangguan jaringan, kondisi fisik peralatan transmisi dan distribusi, serta prosedur pemulihan pasokan listrik setelah terjadi gangguan.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah pemadaman dipicu oleh kerusakan peralatan, gangguan jaringan, kegagalan sistem pengamanan, atau faktor lain.
Meski demikian, penetapan penyebab teknis tetap harus mengacu pada hasil investigasi pihak yang berwenang dan kompeten di bidang kelistrikan.
Transparansi Menjadi Hak Publik
IPJI Kepri berpandangan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai gangguan pada layanan listrik yang berdampak terhadap aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi.
Keterbukaan informasi juga diperlukan untuk menjawab pertanyaan mengenai keandalan sistem kelistrikan, efektivitas mekanisme pengamanan, serta kesiapan pengelola dalam menghadapi gangguan serupa.
Perwakilan IPJI Kepri menegaskan, penanganan insiden harus dibedakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif.
“Jika memang ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau kelalaian, hukum harus ditegakkan. Namun, jika ini murni gangguan teknis, sampaikan hasil pemeriksaan akurat itu secara terbuka kepada publik,” demikian pernyataan perwakilan IPJI Kepri dalam materi yang disampaikan kepada redaksi.
Desakan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan gangguan infrastruktur vital membutuhkan pertanggungjawaban yang terukur, baik dari sisi teknis maupun tata kelola pelayanan.
Namun, dugaan kelalaian atau pelanggaran hukum tidak dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum didukung hasil pemeriksaan yang sah dan dapat diverifikasi.
Desakan Pengunduran Diri Dirut PLN Batam
Selain meminta penyelidikan terhadap penyebab blackout, polemik ini juga memunculkan sorotan terhadap tanggung jawab manajemen perusahaan penyedia layanan listrik di Batam.
Dalam pernyataannya, IPJI Kepri menyoroti desakan agar Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas gangguan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Desakan tersebut merupakan sikap atau tuntutan yang perlu ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi publik terhadap kepemimpinan perusahaan.
Adapun penilaian mengenai tanggung jawab manajemen perlu didasarkan pada fakta mengenai penyebab gangguan, kesiapan sistem, prosedur penanganan, dan hasil evaluasi operasional.
Dengan demikian, tuntutan pengunduran diri tidak serta-merta menjadi bukti adanya kesalahan pribadi atau pelanggaran oleh pimpinan perusahaan.
Redaksi perlu meminta tanggapan dari manajemen PT PLN Batam mengenai penyebab blackout, hasil evaluasi internal, langkah perbaikan sistem, serta respons terhadap desakan pengunduran diri tersebut.
Pemulihan Listrik Harus Diikuti Evaluasi
Pemulihan pasokan listrik menjadi langkah penting setelah terjadinya blackout. Namun, bagi masyarakat yang terdampak, kepastian mengenai penyebab gangguan dan upaya pencegahan menjadi persoalan yang tidak kalah penting.
IPJI Kepri mendorong agar hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh penjelasan berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan yang berkembang di ruang publik.
Di sisi lain, apabila hasil investigasi menemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya perlu diserahkan kepada aparat berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
Kejelasan hasil pemeriksaan, keterbukaan pengelola, dan evaluasi sistem menjadi bagian penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kelistrikan di Batam.
