Daerah  

BPK Ungkap RSUD Kota Subulussalam Berpotensi Krisis Likuiditas, Utang Belanja Tembus Rp25,15 Miliar

SUBULUSSALAM,Bersuarakita – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap potensi persoalan serius dalam kondisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut dinilai berpotensi mengalami kesulitan likuiditas karena belum memiliki sumber pembiayaan yang cukup untuk melunasi utang belanja yang telah jatuh tempo.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 13.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 tertanggal 12 Juni 2026 yang diperoleh Bersuarakita.id.

Dalam laporan itu, BPK mencatat total utang belanja RSUD Kota Subulussalam per 31 Desember 2025 mencapai Rp25.153.535.439, turun sekitar tiga persen dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp26.059.489.984.

Meski mengalami penurunan, hasil analisis BPK menunjukkan kemampuan keuangan rumah sakit belum mampu menutup seluruh kewajiban yang harus dibayarkan. Kekurangan Dana Pelunasan Capai Rp10,31 Miliar

BPK menghitung total sumber pembiayaan yang tersedia dari kas BLUD, persediaan, dan piutang hanya mencapai Rp12.807.614.005,28.

Rinciannya meliputi kas BLUD sebesar Rp6.039.806.361,22, persediaan Rp2.959.228.744,06, serta piutang Rp3.808.578.900.

Sementara itu, total utang belanja yang harus diselesaikan mencapai Rp25.153.535.439, sehingga masih terdapat kewajiban sebesar Rp10.319.759.231,72 yang belum memiliki sumber pembiayaan untuk pelunasannya.

Nilai tersebut menjadi indikator bahwa RSUD Kota Subulussalam berpotensi menghadapi tekanan likuiditas apabila tidak segera memperoleh tambahan sumber pendanaan.

BPK mencatat sebagian besar kewajiban rumah sakit berasal dari utang belanja barang dan jasa BLUD yang mencapai Rp23.127.373.237.

Selain itu, terdapat utang belanja modal bangunan kesehatan sebesar Rp1.538.248.352, serta kewajiban lainnya yang berkaitan dengan jasa konsultansi dan layanan pendukung operasional.

Besarnya utang tersebut dinilai dapat memengaruhi kemampuan rumah sakit dalam menjaga kelancaran operasional apabila tidak segera diselesaikan.