PIDIE JAYA,Bersuarakita – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya menetapkan arah baru tata kelola pemerintahan melalui rapat koordinasi strategis yang dipimpin langsung Bupati Sibral Malasyi bersama Wakil Bupati Hasan Basri.
Dalam forum yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), kepemimpinan daerah menegaskan 10 agenda prioritas yang akan menjadi fokus utama pembangunan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Rapat tersebut bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan menjadi momentum penegasan arah kebijakan yang lebih tegas, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.
10 Agenda Jadi Kompas Pemerintahan
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya perubahan pola kerja ASN yang lebih disiplin, responsif, dan inovatif. Sepuluh poin utama yang menjadi fokus di antaranya:
Penguatan integritas dan disiplin ASN
Peningkatan kinerja dan akuntabilitas
Pelayanan publik yang prima
Sinkronisasi dan kolaborasi antar SKPK
Percepatan realisasi program prioritas
Respons cepat terhadap isu dan kebutuhan masyarakat
Pemanfaatan teknologi dan inovasi
Penguatan kepemimpinan dan keteladanan
Komitmen terhadap visi dan misi daerah
Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan
Menurut Sibral Malasyi, agenda tersebut bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi pedoman kerja nyata bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
“ASN harus hadir sebagai solusi, bukan bagian dari masalah. Kita ingin pelayanan yang cepat, tepat, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dorong Perubahan Nyata di Lapangan
Rapat koordinasi ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah ingin mempercepat realisasi program, terutama di sektor pelayanan publik dan pembangunan pascabencana.
Wakil Bupati Hasan Basri menambahkan, sinergi antar instansi menjadi kunci agar program yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kolaborasi adalah kunci. Tanpa itu, target pembangunan sulit tercapai maksimal,” ujarnya.
Dengan ditetapkannya 10 agenda prioritas ini, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menargetkan adanya perubahan nyata dalam kinerja birokrasi—lebih profesional, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat.
Langkah ini sekaligus menjadi penanda bahwa arah pemerintahan ke depan tidak lagi hanya berbasis administrasi, tetapi berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat.
