ACEH SELATAN, Bersuarakita – Wakil Bupati Aceh Selatan H. Baital Mukadis membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2027, di Aula Bappeda Selasa (7/4/2026).
Dalam sambutannya, Baital menegaskan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan dengan rancangan rencana kerja (renja) OPD.
“Melalui forum ini, kita harus memastikan adanya sinergi antar-OPD agar tidak ada program yang berjalan sendiri, sehingga prioritas pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal,” ujar Baital .
Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah pada 2025. Pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan tercatat berada di kisaran 3,00 persen. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,89 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,79 persen, dan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,39 persen.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menetapkan target yang lebih ambisius. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 4,64 persen, tingkat pengangguran ditekan hingga 4,03 persen, serta ketimpangan ekonomi (gini ratio) dijaga pada angka 0,265.
Baital menjelaskan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan tema RKPD 2027, yakni “Meningkatkan Penerapan Syariat Islam, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Partisipatif”.
Ia menekankan lima prioritas utama yang harus menjadi acuan dalam penyusunan program OPD. Pertama, penguatan syariat Islam secara kaffah serta peningkatan kualitas pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman.
Kedua, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan terintegrasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Ketiga, peningkatan produktivitas ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.
Keempat, reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan efektif.
Kelima, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati juga meminta seluruh kepala OPD agar memfokuskan pembahasan program yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta menggunakan data yang akurat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Program yang disusun harus benar-benar tajam dan berbasis data, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya
