PIDIE JAYA , Bersuarakita– Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPK yang digelar pada Rabu (15/4/2026) di Gedung MTQ Pidie Jaya sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam laporan panitia yang dibacakan Sekretaris Bappeda Pidie Jaya, Firdausi, kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian panjang proses perencanaan yang dimulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga kabupaten.
Mengusung tema percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis lingkungan pascabencana, forum ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mempercepat pemulihan daerah.
“Musrenbang ini bertujuan menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan tahun 2027, menyelaraskan usulan masyarakat dengan program perangkat daerah, serta menyempurnakan rancangan RKPK,” ujar Firdausi dalam laporannya.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung MTQ tersebut dihadiri sekitar 1.300 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRK, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat seperti tokoh agama, perempuan, pemuda, serta kelompok disabilitas dan forum anak.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta Qanun daerah tentang RPJMK Pidie Jaya 2025–2029.
Dari sisi substansi, Musrenbang tahun ini mencatat tingginya partisipasi masyarakat. Tercatat sebanyak 637 usulan masuk melalui sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Dari jumlah tersebut, 569 usulan dinyatakan lolos ke tahap verifikasi, sementara 68 lainnya tidak memenuhi syarat.
Selain itu, terdapat 44 usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRK yang telah dikaji bersama mitra kerja terkait.
Seluruh usulan tersebut akan menjadi bahan utama dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat infrastruktur, konektivitas wilayah, dan pemulihan pascabencana.
Adapun hasil yang diharapkan dari forum ini adalah tersusunnya kesepakatan prioritas pembangunan tahun 2027 yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah.
“Melalui Musrenbang ini, kita ingin memastikan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” tutup Firdausi.
Dengan tingginya partisipasi dan banyaknya usulan yang masuk, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kini menghadapi tantangan berikutnya: memastikan setiap rencana benar-benar terealisasi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
