Aceh Selatan, Bersuarakita — Anggota DPRK Aceh Selatan, Suhaida, melontarkan kritik keras terhadap buruknya layanan listrik dan jaringan internet di Kecamatan Samadua. Ia menilai pemadaman listrik yang berlangsung berhari-hari tanpa penanganan cepat telah melampaui batas kewajaran pelayanan publik dan mencerminkan kegagalan negara memenuhi hak dasar warga.
Menurut Suhaida, pemadaman listrik berkepanjangan akibat lambannya respons PLN bukan lagi sekadar persoalan teknis. Kondisi tersebut telah menjelma menjadi krisis pelayanan publik yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Aktivitas rumah tangga terganggu, UMKM lumpuh, transaksi ekonomi terhenti, proses belajar-mengajar terhambat, bahkan layanan komunikasi darurat nyaris tidak bisa diakses,” kata Suhaida, Senin.
Situasi itu semakin parah dengan lumpuhnya jaringan internet di Samadua. Tower Telkomsel yang berada di Lapangan Bola Samadua tidak berfungsi optimal karena tidak memiliki pasokan listrik cadangan. Akibatnya, setiap kali listrik padam, masyarakat praktis terisolasi dari akses komunikasi.
“Ini bukan sekadar soal sinyal hilang. Ini soal kerugian ekonomi yang nyata dan berlapis,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, pelaku UMKM kehilangan pendapatan harian karena tidak dapat melakukan transaksi digital. Nelayan dan petani kesulitan mengakses informasi cuaca dan harga pasar, sementara pelajar tertinggal pembelajaran karena tidak bisa mengikuti kegiatan berbasis daring.
Suhaida juga mengingatkan potensi ancaman keselamatan warga. Saat listrik dan jaringan internet mati bersamaan, masyarakat kehilangan akses komunikasi darurat untuk menghubungi tenaga kesehatan, aparat keamanan, maupun layanan publik lainnya.
Sebagai langkah konkret, Suhaida mendesak PLN segera mengaktifkan gardu listrik di MTsN Samadua agar Tower Telkomsel di Lapangan Bola Samadua tetap dapat beroperasi meskipun terjadi pemadaman. Ia menilai solusi tersebut sederhana, rasional, dan seharusnya sudah lama dilakukan bila ada keseriusan dalam pelayanan.
“Rakyat tidak membutuhkan alasan normatif atau janji berulang. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara secara nyata. Listrik dan jaringan internet hari ini adalah kebutuhan dasar, bukan fasilitas mewah,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola komunikasi PLN yang dinilai minim empati dan transparansi. Setiap pemadaman, kata Suhaida, kerap dibungkus dengan narasi gangguan teknis tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat.
Suhaida menegaskan DPRK Aceh Selatan tidak akan tinggal diam. Lembaganya akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PLN dan penyedia layanan telekomunikasi, serta menuntut komitmen nyata agar masyarakat Samadua tidak terus menjadi korban kelalaian sistemik.
“Jika pelayanan dasar terus gagal dipenuhi, maka wajar jika publik bertanya di mana tanggung jawab negara?” pungkasnya.
