ACEH SELATAN, Bersuarakita — Desakan publik agar DPRK Aceh Selatan bersikap tegas terhadap polemik keberangkatan Bupati dan istri menjalankan ibadah umrah di tengah penanganan banjir terus menguat. Kali ini, kritik datang dari Ketua MPC Pemuda Pancasila Aceh Selatan, Yoserizal Mouna.
Yoserizal menilai, lembaga legislatif sebagai wakil rakyat tidak boleh kehilangan sensitivitas politik ketika masyarakat sedang membutuhkan kehadiran pemimpinnya.
“DPRK jangan pasif. Mereka wajib menjalankan fungsi kontrol dan memastikan tidak ada kelalaian dalam penanganan bencana,” tegasnya di Tapaktuan, Sabtu (6/12/2025)
Ia menyebut, publik bukan mempersoalkan ibadah sang kepala daerah, namun ketepatan waktu dan konsekuensi terhadap pelayanan publik.
“Bencana bukan agenda yang bisa ditunda. Sementara keberangkatan pejabat bisa saja dijadwalkan ulang. Di sinilah yang dipertanyakan publik,” ujar Yoserizal.
Menurutnya, DPRK harus segera memanggil pihak eksekutif untuk menjelaskan kondisi koordinasi penanganan banjir selama kepala daerah tidak berada di tempat dan keberangkatan Bupati ke tanah suci di saat bencana di Aceh Khususnya Aceh selatan.
“Parlemen jangan hanya hadir ketika anggaran dibahas. Ketika rakyat susah, mereka harus berdiri paling depan membela kepentingan warga,” tambahnya.
Pemuda Pancasila juga mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap remeh opini publik yang berkembang cepat melalui ruang digital.
“Diam sama saja dengan mengabaikan suara masyarakat. Ini menyangkut kepemimpinan dan empati di tengah bencana,” kritiknya.
