BANDA ACEH — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pertanian kembali menggelar forum intelektual bertajuk “Diskusi Waras Kolaborasi” yang secara khusus membedah penanganan banjir dan bencana hidrometeorologi di Aceh. Forum tersebut menjadi ruang kritis bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap dampak bencana.
Diskusi yang menghadirkan kolaborasi sejumlah organisasi mahasiswa dan beberapa komisariat HMI itu berlangsung dinamis. Peserta yang terdiri dari mahasiswa, aktivis organisasi, dan masyarakat umum secara terbuka mempertanyakan peran serta tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana dan proses pemulihan masyarakat terdampak.
Sejumlah kritik mengemuka dalam forum tersebut. Peserta menilai penanganan pemerintah daerah masih berjalan lamban, bahkan sebagian menganggap kebijakan yang diambil belum sepenuhnya transparan dan belum berpihak kepada masyarakat korban bencana.
Dalam diskusi tersebut, empat pemantik menyampaikan pandangannya dari berbagai perspektif.
Pemantik pertama, Zuhari Alvin, menyoroti peran mahasiswa dan relawan kemanusiaan yang selama ini berada di garis depan membantu masyarakat terdampak banjir. Ia menggambarkan bagaimana mahasiswa dan relawan bekerja secara kolektif dalam menyalurkan bantuan, melakukan evakuasi warga, hingga mendampingi masyarakat yang masih berada dalam kondisi sulit pascabencana.
Menurutnya, solidaritas mahasiswa dan relawan menjadi kekuatan penting dalam proses pemulihan masyarakat, terutama ketika respons kebijakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya optimal.
Sementara itu, pemantik kedua, Muhammad Resqi, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan lingkungan di Aceh. Ia menilai pemerintah daerah telah mengabaikan aspek kelestarian lingkungan bahkan sebelum bencana terjadi.
Resqi menyoroti buruknya tata kelola ruang, pembiaran terhadap kerusakan hutan, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas yang merusak ekosistem. Menurutnya, kondisi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana banjir.
“Banjir yang terjadi tidak semata-mata karena faktor alam, tetapi juga akibat akumulasi kebijakan lingkungan yang amburadul serta lemahnya mitigasi bencana,” ujarnya.
Pemantik ketiga, Sabbarudin, mengulas aspek regulasi dan kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana, khususnya terkait penggunaan anggaran kebencanaan. Ia menyoroti persoalan transparansi dalam pengelolaan dana, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disebut mencapai sekitar Rp80,9 miliar serta rencana penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,6 triliun.
Menurutnya, minimnya penjelasan kepada publik mengenai penggunaan anggaran tersebut berpotensi memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, terutama dalam situasi darurat kebencanaan.
Sementara pemantik keempat, Muhammad Farid Duha, menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun solidaritas sosial. Ia mengajak mahasiswa untuk tidak bersikap apatis terhadap persoalan kemanusiaan dan lingkungan.
Menurut Farid, mahasiswa harus mampu menjadi kekuatan moral yang mengawal kebijakan publik sekaligus hadir langsung membantu masyarakat terdampak bencana.
Diskusi tersebut dipimpin oleh Ketua Umum HMI Pertanian, Riski, yang juga menjadi inisiator forum Diskusi Waras Kolaborasi. Dalam pengantarnya, Riski mengatakan forum tersebut lahir dari kegelisahan intelektual melihat kondisi kebijakan publik yang dinilai semakin jauh dari prinsip kewarasan.
“Ketika kebijakan dan regulasi pemerintah tidak lagi berpihak kepada rakyat, maka ruang-ruang diskusi publik harus dihidupkan kembali sebagai sarana kontrol sosial,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan penggunaan anggaran penanganan bencana yang dinilai tidak masuk akal serta minim transparansi kepada publik.
Riski menyebut bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh telah memberikan dampak besar terhadap masyarakat. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, sebanyak 16 daerah dilaporkan terdampak bencana tersebut. Data yang dipaparkan dalam forum itu juga menyebutkan sedikitnya 35 orang meninggal dunia, 25 orang dinyatakan hilang, delapan orang mengalami luka-luka, serta sekitar 4.846 keluarga harus mengungsi.
Ia berharap forum Diskusi Waras Kolaborasi tidak berhenti pada satu momentum saja. Ke depan, diskusi serupa akan terus digelar secara lebih masif sebagai ruang publik bagi mahasiswa, organisasi sipil, dan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berpihak kepada rakyat.
Kegiatan tersebut ditutup dengan agenda buka puasa bersama yang diikuti seluruh peserta. Momentum itu menjadi simbol kebersamaan sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antarorganisasi mahasiswa dalam membangun gerakan intelektual yang lebih solid untuk mengawal berbagai persoalan publik di Aceh.
