ACEH SELATAN,Bersuarakita – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan memaparkan kondisi sosial ekonomi terbaru yang menunjukkan dua sisi berbeda. Di satu sisi terdapat sejumlah capaian positif, namun di sisi lain masih muncul persoalan mendasar, terutama terkait daya beli masyarakat dan struktur ekonomi daerah.
Kepala BPS Aceh Selatan, Kusni Rohani Rumahorbo, S.ST, M.Si. Menjelaskan bahwa sektor perikanan menjadi salah satu kekuatan daerah. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 (SE2023), jumlah pelaku usaha perikanan tangkap di Aceh Selatan mencapai 3.311 orang, menjadikannya yang terbanyak kedua di Provinsi Aceh setelah Simeulue.
Selain itu, potensi kelautan juga dinilai sangat besar dengan panjang garis pantai mencapai sekitar 169 kilometer, membentang dari Labuhanhaji Barat hingga Trumon Timur. Dari sisi kemiskinan, Aceh Selatan juga mencatat capaian positif dengan tingkat kemiskinan tahun 2025 sebesar 9,89 persen, atau terendah kelima di Aceh.
“Ketimpangan pendapatan di Aceh Selatan juga relatif kecil. Gini ratio tahun 2025 berada di angka 0,286, yang menunjukkan distribusi pendapatan masih cukup merata,” ujar Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Senin (20/4/2026).
Namun di balik capaian tersebut, BPS menyoroti sejumlah indikator yang mengkhawatirkan. Salah satunya adalah rendahnya daya beli masyarakat. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada 2025 tercatat hanya Rp1.094.695, jauh di bawah Kota Banda Aceh yang mencapai Rp2.366.855.
Kondisi ini menunjukkan terbatasnya kemampuan konsumsi masyarakat, yang erat kaitannya dengan minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya nilai tambah ekonomi di daerah.
Selain itu, meskipun persentase kemiskinan tergolong rendah, jumlah penduduk miskin di Aceh Selatan masih cukup besar, yakni mencapai 25,39 ribu jiwa.
Dari sisi struktur ekonomi, Aceh Selatan juga dinilai belum mengalami transformasi signifikan. Perekonomian masih didominasi sektor primer, khususnya pertanian, dengan kontribusi mencapai 47,83 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025. Sementara sektor sekunder (industri pengolahan) hanya menyumbang 17,69 persen dan sektor tersier sebesar 34,47 persen.
“Dengan struktur seperti ini, Aceh Selatan masih tergolong daerah yang belum maju karena belum terjadi pergeseran signifikan ke sektor industri dan jasa,” kata Kusni.
Lebih lanjut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh Selatan pada 2025 tercatat sebesar 4,39 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Aceh yang mencapai 5,64 persen. Meski demikian, dominasi sektor pertanian dinilai belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BPS pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah. Selain mendorong pengembangan UMKM berbasis pariwisata, pemerintah juga diharapkan memperkuat sektor industri pengolahan.
“Penguatan industri pengolahan sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
BPS juga menekankan pentingnya penggunaan data statistik dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
