ACEH SELATAN, Bersuarakita – Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS) menyoroti dugaan penyimpangan dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Selatan. Ketua For-PAS, T. Sukandi, menyebut proyek tersebut diduga sarat persoalan teknis hingga indikasi praktik korupsi.
Menurutnya, proyek SPAM yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kluet, Bakongan, hingga Trumon, diduga tidak berjalan sesuai spesifikasi. Ia menilai kualitas pekerjaan di lapangan jauh dari harapan masyarakat.
“Bau busuk dugaan korupsi proyek SPAM di Aceh Selatan semakin menyengat. Pipa bocor, air tidak mengalir, tetapi anggaran negara diduga sudah habis terserap,” kata Sukandi dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).
For-PAS menduga sejumlah paket proyek SPAM tahun anggaran 2024–2025 dikerjakan secara asal-asalan. Beberapa titik disebut mengalami kebocoran sambungan pipa, pendalaman instalasi yang tidak sesuai spesifikasi, hingga jaringan yang belum berfungsi optimal meski proyek telah dinyatakan selesai.
Selain itu, For-PAS juga mempertanyakan proses serah terima pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) yang dinilai tetap diterbitkan meskipun proyek diduga gagal uji fungsi.
“Kalau uji coba gagal total, mengapa PHO bisa keluar? Ini yang harus dibuka secara terang ke publik,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti aspek teknis, For-PAS juga meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan praktik fee proyek maupun aliran dana kepada oknum tertentu yang disebut-sebut terjadi sebelum pelaksanaan pekerjaan.
Sukandi menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret dari aparat penegak hukum meskipun laporan dan keluhan masyarakat terkait proyek SPAM telah berulang kali disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media.
Ia meminta Polres Aceh Selatan dan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut.
For-PAS juga mendesak dilakukan audit khusus terhadap seluruh paket proyek SPAM tahun anggaran 2024–2025 guna menghitung potensi kerugian negara.
“Air adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jika proyek penyediaan air bersih sampai dikorupsi, maka itu sangat melukai rasa keadilan publik,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tudingan tersebut.
