PIDIE JAYA, Bersuarakita – Suasana pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPK tahun 2027 di Kabupaten Pidie Jaya mendadak mencuri perhatian. Bupati Sibral Malasyi secara terbuka meminta masyarakat menyampaikan semua uneg-uneg tanpa ditahan.
“Jangan disimpan di dalam hati, nanti takut busuk,” tegasnya saat membuka Musrenbang di Gedung MTQ, Rabu (15/4/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penanda kuat bahwa forum perencanaan ini tidak sekadar formalitas tahunan, melainkan ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan nyata di lapangan.
Bupati bahkan mengungkapkan bahwa sejak jauh hari dirinya telah menginstruksikan agar setiap desa mengirimkan minimal lima perwakilan ke Musrenbang kabupaten, demi memastikan aspirasi benar-benar terwakili.
Menurutnya, Musrenbang merupakan momentum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa program yang dirancang harus tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Sibral Malasyi mengakui bahwa mayoritas usulan masyarakat saat ini masih berfokus pada penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Pidie Jaya sebelumnya. Usulan tersebut mencakup pembangunan kembali infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi korban terdampak, hingga normalisasi sungai.
Selain itu, isu sosial keagamaan, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Namun di tengah banyaknya kebutuhan, ia tidak menutup fakta bahwa kemampuan anggaran daerah masih terbatas. Karena itu, pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada persoalan mendasar, terutama pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Beberapa prioritas yang disorot antara lain perbaikan jalan dan jembatan yang terputus, pembersihan rumah warga yang tertimbun lumpur, hingga revitalisasi lahan pertanian dan tambak.
Di sisi lain, Bupati juga menegaskan pentingnya “jemput bola” anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat. Ia meminta seluruh perangkat daerah aktif membangun komunikasi dengan instansi vertikal dan kementerian agar program berbasis APBA dan APBN bisa masuk ke Pidie Jaya.
“Kita daerah dengan infrastruktur terbatas dan angka kemiskinan masih tinggi, jadi dukungan dari provinsi dan pusat sangat kita butuhkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pemerintah gampong agar memanfaatkan dana desa secara tepat sasaran, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, serta menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
Menutup arahannya, Sibral Malasyi mengajak seluruh pihak menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun daerah.
“Tantangan ke depan tidak ringan. Kita butuh sinergi dan komitmen bersama agar pembangunan berjalan merata, berkeadilan, dan berkelanjutan,” katanya.
Dengan nada santai namun penuh makna, pesan “jangan dipendam nanti busuk” menjadi simbol dorongan keterbukaan dalam proses pembangunan bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari keberanian menyuarakan hal-hal yang selama ini terpendam.
