PIDIE JAYA, Bersuarakita — Bupati Sibral Malasyi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya. Penyampaian laporan tersebut menjadi bagian dari kewajiban konstitusional kepala daerah untuk melaporkan kinerja pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik selama satu tahun anggaran.
Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRK itu turut dihadiri Wakil Bupati Hasan Basri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, para asisten, staf ahli bupati, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam paparannya, Bupati Sibral Malasyi menjelaskan berbagai capaian pembangunan yang diraih pemerintah daerah sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator yang disoroti antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Menurutnya, sejumlah program prioritas daerah juga menunjukkan hasil positif dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Program tersebut di antaranya penguatan sektor pertanian, pengembangan perikanan, serta penyaluran bantuan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
“Pemerintah daerah terus berupaya memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sibral dalam penyampaian laporan tersebut.
Selain itu, dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga memaparkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta penggunaan belanja pembangunan yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
Pemkab Pidie Jaya, lanjut Sibral, menerapkan strategi efisiensi dan kehati-hatian fiskal agar program pembangunan tetap berjalan optimal di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang semakin besar.
Meski mencatat sejumlah capaian, Bupati juga mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah ke depan. Beberapa di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur, penanganan dampak bencana, serta penguatan ekonomi masyarakat di tingkat gampong.
Menurutnya, berbagai catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan di tahun-tahun berikutnya agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini, DPRK Pidie Jaya diharapkan dapat memberikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pembangunan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.
