ACEH SELATAN, Bersuarakita – Pengelola Cafe & Resto Green Light di kawasan alun-alun Tapaktuan membantah tegas tudingan yang menyebut tempat usahanya menyediakan fasilitas untuk praktik prostitusi maupun penjualan minuman terlarang. Ia menegaskan, seluruh operasional cafe berjalan sesuai aturan.
“Semua itu kami bantah. Kami tidak pernah menyediakan tempat untuk prostitusi, begitu juga dengan minuman yang dilarang, itu tidak ada di tempat kami,” ujar D alias Mami saat memberikan klarifikasi kepada wartawan, Selasa (21/4/2026) Sore.
Terkait aktivitas pengunjung, ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi untuk menilai hubungan pribadi setiap tamu. Menurutnya, keluar-masuk pengunjung, termasuk yang menggunakan kendaraan, merupakan hal yang wajar di tempat usaha kuliner.
“Kami tidak bisa berprasangka. Bisa saja mereka pasangan suami istri atau keluarga yang datang makan, lalu pulang. Banyak juga yang membeli makanan untuk dibawa pulang,” katanya didamping karyawan kafe tersebut.
Pengelola juga menjelaskan soal jam operasional cafe. Secara umum, kafe tutup pada pukul 00.00 WIB, namun proses berkemas biasanya berlangsung hingga pukul 01.00 WIB. Dalam kondisi tertentu, seperti adanya kegiatan atau acara dari pihak tertentu, jam operasional bisa sedikit diperpanjang.
“Kalau ada acara, misalnya kegiatan komunitas atau instansi, biasanya mereka minta tambahan waktu. Tapi itu tidak setiap hari, hanya pada momen tertentu dan tetap kami batasi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa selama ini tidak ada keluhan signifikan dari masyarakat terkait aktivitas cafe, termasuk soal kebisingan. Menurutnya, peralatan suara yang digunakan pun dalam skala wajar.
“Sejauh yang kami tahu, tidak ada keluhan. Kalau pun ada, itu sudah lama sekali, sekitar lima atau enam tahun lalu, dan sudah kami klarifikasi dengan warga sekitar,” ujarnya.
Lebih lanjut, pengelola berharap adanya perlakuan yang adil dari pihak berwenang dalam menyikapi isu yang berkembang. Ia meminta agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berdasarkan laporan sepihak.
“Kami minta keadilan. Kalau memang mau ditertibkan, silakan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Kami juga berharap Satpol PP dan WH bisa melakukan patroli langsung, jangan hanya mendengar dari satu pihak saja,” tegasnya.
