BATAM, Bersuarakita— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kepulauan Riau (Kepri) resmi mengukuhkan kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2031.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Graha Pena, Batam Center, pada Senin (25/5/2026).
Ketua Umum DPP PERPADI, Ir. Sutarto Alimoeso, M.M., hadir langsung untuk melantik Ketua DPD PERPADI Kepri terpilih, Samsul, S.H., beserta jajaran pengurusnya.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan perwakilan instansi vertikal, di antaranya,
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri (mewakili Gubernur Kepri)
Dirkrimsus Polda Kepri, Kombes Pol. Silvester M.M. Simamora, S.I.K., M.H. (mewakili Kapolda Kepri)
Deputi Bidang Kebijakan Strategis & Perizinan BP Batam, Dr. Sudirman Saad, S.H., M.H.
Asisten Bidang Ekonomi & Pembangunan Pemko Batam, Suhar (mewakili Walikota Batam) Wakapolresta Barelang, AKBP Fadli Agus Danpompamad Korem 033/WP, Letkol Cpm Dela Guslapa
Perwakilan Kodaral IV, Kolonel Laut Akhmad Iqbal Kepala Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepri, serta perwakilan dari Bea Cukai Batam.
Sinergi dan Strategi Stabilisasi Harga Beras
Dalam pengarahannya, Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, menekankan pentingnya peran aktif organisasi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya komoditas beras di wilayah Kepulauan Riau.
”Dalam penanganan beras, kita harus berkolaborasi dan bersinergi demi menjaga kualitas, harga, dan kontinuitas pasokan. Pemerintah berkomitmen kuat mencapai swasembada agar kita tidak lagi bergantung pada pasokan luar negeri,” ujar Sutarto.
Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola pasar yang sehat. Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam mengatur ritme pengadaan di lapangan agar tidak terjadi persaingan harga yang merugikan. Saat pasokan menipis, pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna mengisi kekosongan pasar.
Senada dengan Ketua Umum, Ketua DPD PERPADI Kepri, Samsul, S.H., menegaskan komitmennya untuk mengawal keterjangkauan harga pangan di tingkat masyarakat. Berdasarkan pantauan langsung pengurus ke wilayah produsen seperti Lampung dan Jawa Barat, harga gabah memang sempat mengalami kenaikan.
”Tugas kami di daerah adalah melakukan stabilisasi agar beras yang sampai ke tangan masyarakat Kepri harganya tetap rasional dan dapat diterima,” kata Samsul.
Samsul tidak menampik bahwa Kepri memiliki tantangan geografis dan struktural yang cukup berat dalam sektor ketahanan pangan. Beberapa kendala utama meliputi dampak perubahan iklim, keterbatasan lahan sawah, tingginya angka alih fungsi lahan pertanian, hingga keterbatasan adopsi teknologi pertanian modern.
”Mempertahankan capaian ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat. Kami memohon dukungan dan bimbingan dari Pemerintah Provinsi maupun Daerah agar program kerja PERPADI berjalan sukses demi mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.((V/Team))
