ACEH TAMIANG, Bersuarakita – Lebih dari enam bulan setelah banjir besar melanda Kabupaten Aceh Tamiang, sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih berjuang keras memulihkan usahanya. Selain harus menanggung kerugian akibat rusaknya aset dan fasilitas produksi, mereka juga dihadapkan pada beban cicilan pinjaman modal di tengah merosotnya pendapatan usaha.
Salah satu pelaku usaha yang terdampak cukup parah adalah Fahrus Zaman, pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Manyak Payed. Bencana banjir yang melanda wilayah tersebut menyebabkan lebih dari 80 ton gabah miliknya terendam air. Tidak hanya itu, sekitar 40 ton beras yang telah siap dipasarkan juga mengalami kerusakan akibat terjangan banjir.
Kerugian yang dialami tidak berhenti pada stok hasil produksi. Sejumlah peralatan utama penunjang usaha, termasuk mesin penggilingan dan mesin pengering padi, turut mengalami kerusakan setelah terendam air dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, aktivitas produksi terganggu dan proses pemulihan usaha berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
“Dampak banjir yang terjadi beberapa waktu lalu masih sangat kami rasakan hingga saat ini. Kami berusaha memulai kembali usaha secara perlahan untuk bangkit dari keterpurukan, namun kondisi yang kami hadapi tidak mudah,” ujar Fahrus, Senin (2/6/2026).
Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini bukan hanya kerusakan fisik pada aset usaha. Penurunan pemasaran yang signifikan juga menjadi persoalan serius yang memperlambat pemulihan ekonomi pelaku UMKM.
“Selain kerugian akibat rusaknya aset dan peralatan produksi, pemasaran hasil usaha kami juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap kemampuan usaha untuk kembali pulih seperti sebelumnya,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, Fahrus masih harus memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman perbankan yang selama ini menjadi sumber modal usaha. Meski pihak bank telah memberikan keringanan melalui program restrukturisasi kredit, besarnya kerugian yang ditanggung membuat beban usaha tetap terasa berat.
Ia mengaku hingga kini belum menerima bantuan untuk memperbaiki aset usaha yang rusak akibat banjir. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih konkret kepada pelaku UMKM terdampak bencana.
“Hingga saat ini, kerusakan aset yang kami alami juga belum mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah. Kami berharap ada perhatian dan dukungan agar pelaku usaha yang terdampak banjir dapat kembali menjalankan usahanya dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga maupun masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Harapan tersebut mengacu pada komitmen yang pernah disampaikan oleh Maman Abdurrahman saat meluncurkan program Klinik UMKM Bangkit di Aceh Tamiang pada 31 Desember 2025. Program tersebut diperkenalkan sebagai wadah pengaduan sekaligus pendampingan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bagi pelaku UMKM di Aceh Tamiang, pemulihan pascabanjir tidak sekadar memperbaiki bangunan, mesin, maupun stok usaha yang rusak. Mereka membutuhkan dukungan nyata berupa bantuan modal, perbaikan sarana produksi, hingga akses pasar agar usaha yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dapat kembali beroperasi secara normal.
Jika kondisi ini terus berlarut tanpa intervensi yang memadai, para pelaku usaha khawatir pemulihan ekonomi pascabanjir akan berjalan lebih lambat dan berdampak pada keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.
