ACEH SELATAN, Bersuarakita – Ketua MPD Pemuda ICMI Aceh Selatan, Ir. T. Irwansyah, ST, menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu belajar dari sejarah panjang Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam agar penemuan cadangan gas raksasa di Blok Andaman benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat daerah.
Menurut Irwansyah, temuan gas di Blok Andaman merupakan peluang besar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh sebagai daerah penghasil.
Ia menyatakan dukungan terhadap keinginan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, agar gas dari Blok Andaman diolah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Aceh Utara.
“Kami mendukung penuh sikap Mualem agar gas Blok Andaman tidak hanya diambil lalu dialirkan keluar Aceh melalui jaringan pipa. Pengolahan di daratan Aceh akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, menghadirkan investasi industri hilir, serta meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Irwansyah kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Irwansyah mengingatkan bahwa Aceh memiliki pengalaman historis dalam sektor energi yang tidak boleh diabaikan. Pada masa kejayaan gas Arun beberapa dekade lalu, Aceh dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia. Namun, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dinilai belum sebanding dengan besarnya kekayaan alam yang dieksploitasi.
Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan sumber daya alam saat ini.
“Jangan sampai sejarah terulang. Ketika sumber daya alam dieksploitasi tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton, maka akan muncul rasa ketidakadilan. Dalam perspektif ekonomi politik, ketimpangan distribusi manfaat sumber daya sering menjadi faktor pemicu ketegangan sosial dan konflik di berbagai wilayah,” ujarnya.
Ia menilai rencana pengaliran gas ke luar Aceh tanpa adanya skema hilirisasi yang jelas di daerah berpotensi menimbulkan kekecewaan publik. Karena itu, pemerintah pusat diminta memastikan Aceh memperoleh manfaat nyata melalui pembangunan industri petrokimia, pabrik pupuk, pembangkit listrik, hingga kawasan industri berbasis gas.
Irwansyah menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak menolak kepentingan nasional. Sebaliknya, Aceh ingin berkontribusi lebih besar terhadap ketahanan energi Indonesia dengan tetap mendapatkan hak dan manfaat yang proporsional sebagai daerah penghasil.
“Kita tidak sedang menolak kepentingan nasional. Justru Aceh ingin berkontribusi lebih besar terhadap ketahanan energi nasional. Namun kontribusi itu harus dibangun di atas prinsip keadilan dan kemitraan yang setara antara daerah penghasil dan pemerintah pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irwansyah menilai keberlanjutan perdamaian Aceh pasca-MoU Helsinki harus dijaga melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat serta pemerataan manfaat ekonomi menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat melihat persoalan ini bukan semata dari aspek teknis dan bisnis, tetapi juga dari sisi sosial, historis, dan politik. Gas Blok Andaman harus menjadi simbol kebangkitan ekonomi Aceh, bukan sumber kekecewaan baru yang berpotensi membuka kembali luka masa lalu,” katanya.
Selain itu, Pemuda ICMI Aceh Selatan mendorong dilakukannya kajian komprehensif yang melibatkan akademisi, ekonom, tokoh masyarakat, pelaku industri, dan pemerintah daerah guna merumuskan model pengelolaan gas yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi Aceh sekaligus mendukung kebutuhan energi nasional.
“Momentum ini harus menjadi titik balik transformasi ekonomi Aceh. Jangan lagi Aceh hanya menjadi daerah penghasil, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan industri dan energi di kawasan barat Indonesia,” tutup Irwansyah.
