DELAPAN puluh satu tahun Indonesia merdeka, tetapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM jenis solar masih menjadi pemandangan di sejumlah wilayah Aceh.
Ironisnya, sebagian sopir bahkan sudah mengantre sebelum mobil tangki Pertamina tiba. Mereka rela kehilangan waktu kerja demi memastikan mendapatkan solar untuk melanjutkan perjalanan dan mencari nafkah.
Bagi sopir, solar bukan sekadar BBM. Ia adalah bagian dari biaya operasional dan urat nadi pekerjaan. Ketika pasokan sulit diperoleh, yang hilang bukan hanya waktu, tetapi juga pendapatan.
Karena itu, persoalannya tidak cukup dilihat sebagai masalah antrean. Ada pertanyaan tentang ketersediaan pasokan, distribusi, pengawasan, dan tata kelola BBM bersubsidi.
Jika pasokan mencukupi, mengapa masyarakat harus datang berjam-jam lebih awal? Jika pasokan terbatas, mengapa tidak ada informasi yang jelas mengenai jadwal dan volume distribusi?
Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan bentuk kontrol publik.
Indonesia kini memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Kita berbicara tentang pembangunan, transformasi digital, pertumbuhan ekonomi, dan Indonesia Emas. Namun, ukuran kemajuan juga terlihat dari hal sederhana: seberapa mudah rakyat memperoleh kebutuhan dasar tanpa kehilangan waktu dan penghasilan.
Pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, dan pihak terkait perlu mengevaluasi persoalan ini secara serius. Jangan hanya mengatur antrean, tetapi benahi akar masalahnya.
Sebab rakyat tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya ingin mendapatkan BBM secara layak, agar dapat bekerja tanpa harus kehilangan berjam-jam waktu produktif di tengah antrean.
Delapan puluh satu tahun merdeka semestinya menjadi momentum untuk memastikan kemerdekaan benar-benar terasa dalam pelayanan publik sehari-hari.
